hasil wawancara

LAPORAN HASIL WAWANCARA

DENGAN ANGGOTA DPRD ATAU PENGURUS PARTAI

Laporan ini disusun untu memenuhi tugas mata kuliah

Pancasila

Dosen pengampu Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M. Si

Oleh

Nama   : Najiba Rahmawati

NIM    : 14410111

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

2014

LAPORAN HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan salah satu pengurus Partai Gerindra

Narasumber                 : Muhammad Arif

Jabatan                                    : Sekertaris DPC Kab. Sleman dan Ketua Fraksi DPRD Kab. Sleman Fraksi Partai Gerindra

Hasil wawancara         :

·         Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM ini? Apakah anda setuju atau bahkan menolak dengan keputusan ini?

“Jelas disini saya menolak dengan keputusan Pak Presiden Jokowi. Kenapa saya menolak? Alasannya adalah karena keputusan ini telah melukai hati rakyat, bukan karena kenikan BBM-nya namun yang lebih parah adalah efek kebelakangnya atau efek dominonya. Kita lihat kalau BBM naik otomatis semua sektor pasti akan ikut naik semua harga barang dan jasa juga ikut naik. Apa lagi yang paling terkena imbas dari keputusan pemerintah yang dianggap sepihak ini adalah rakyat kecil. Sebagai contoh para pegawai swasta yang kalau dipikir jika upah kerja mereka tidak dinaikkan sedangkan harga barang dan jasa terus saja naik itukan akan sama saja mencekik rakyat kecil. Sedangkan kalau yang pegawai negerikan masih bisa dianggarkan lewat APBD atau APBN. Nah kalau sudah begini yang kena imbas mau tidak mau adalah rakyat kecil. Walaupun pemerintah mengeluarkan bantuan-bantuan seperti kartu sehat, kartu Indonesia pintar atau kartu-kartu yang lain itu tidak terlalu menjamin karena kontrol kenikan harga barang dan jasa itu tidak dipersiapkan oleh pemerintah sebelum kenikan harga BBM. Nah, kenikan harga BBM ini kan disebabkan karena subsidi BBM yang dicabut, padahal uang yang dari subsidi ini yang disetorkan untuk menahan agar harga BBM tidak tinggi dan ketika subsidi itu dicabut dan dialihkan untuk kepentingan yang lain maka secara otomatis keperluan yang lain juga akan naik dan itu tetap tidak cukup. Dan solusi yang baik itu yaitu bagaimana kita bisa memperoleh pemasukan lain selain dari menghilakan subsisdi BBM tersebut. Jadi BBM tersebut teteap bersubsidi namun kita tetap mendapat penghasilan dari luar.”

·         Sudahkah ada tindak lanjut yang dilaukan oleh partai Gerindara sendiri dalam membantu masyarakat menyampaikan keluh kesahnya terhadap para pemegang kekuasaan di negeri ini?

“Dari partai Gerindra ini tentunya sudah mencoba membantu masyarakat dan para aktifis mahasiswa yang berdemo menyamapaikan aspirasinya waktu itu. Nah, ketika para demonstran yang berdemo didepan gedung DPRD Provinsi itu kan yang menerima adalah wakil ketua dari partai Gerindra sendiri jadi kita bisa mendengar langsung apa yang disampaikan oleh para demonstras tetang kenaikan harga BBM tersebut. Dan itu sudah kita proses ke DPR RI karena kebijakan itu diambil secara secara nasional dan yang mengurus kebijakan selanjutkan kan DPR RI. Dan aspirasi yang sudah kita sampaikan itu akan di urus oleh anggota Koalisi Merah Putih yang nantinya akan disampaikan kepada DPR RI. Karena kebijakan kenaikan harga BBM itu diambil tidak melalui proses konsultasi ke DPR padahal seharusnya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan APBN harus dikoordinasikan kepada DPR”

·         Mengenai masalah berikutnya yang sedang hangat dibicarakan tentang pemilihan walikota bupati atau gubernur, apakah bapak setuju dengan pemilihan yang diwakilkan oleh para DPRD atau bapak memilih untuk tetap dilaksanakan pemilihan secara langsung oleh masyarakatnya?

“Kalau dari fraksi partai Gerindra sendiri kami memilih untuk melaksanakan pemilihan gubernur atau walikota dengan sistem tidak langsung yang artinya kita memilih untuk DPRD saja yang memutuskan siapa yang akan jadi gubernur atau walikota. Alasannya karena masalah anggaran. Kenapa anggaran yang dipermasalahkan? Karena dari situ kita bisa menghemat anggaran untuk biaya pemilui yang secara langsung dan kalau dihitung-hitung dari jumlah kabupaten diseluruh Indonesia jika setiap kabupaten saja mengajukan anggaranyang begitu besar maka nanti dana APBN kita akan terus terkuras. Nah, jika kita melakukan pemilihan walikota atau gubernur dengan diwakilkan oleh DPRD maka kita dapat menghemat dana APBN yang akan dikeluarkan.”

·         Tapi bukannya kalau pemilihan gubernur atau walikota dilakukan secara langsung maka itu akan merebut hak warga itu sendiri. Nah bagaimana bapak menanggapi hal tersebut?

“Kita lihat dulu negara ini kan negara demokrasi terpimpin. Kita bercermin pada pancasila dimana dalam pancasila sila ke empat disebutakan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan perwakilan” hal ini bisa dijelaskan bahwa permusyawartannya adalah MPR dan perwakilannya adalah DPR jadi sesuai amanah sila ke empat ini semua keinginan rakyat itu sudah diwakilkan oleh MPR dan DPR. Dan satu alasan lagi kita belajar dari pemilahan legislatif dan pemilihan presiden kemarin yang menimbulakan banyak konfik yang sampai saat ini belum terselesaikan dari berbagai kubu mempunyai pendapat sendiri-sendiri dan seperti tersekat-sekat dan kemudian menimbukan masalah-masalah baru, jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut kita memilih pemilihan gubernur atau walikota dengan cara tidak langsung.”

·         Namun jika kita laksanakan pemilihan secara tidak langsung, bukankah justru akan ada oknum-oknum tertentu yang berusaha memenangkan pemilu ini dengan cara suap menyuap?

“Ini mungkin bisa disebut dengan korupsi politik. Namun korupsi politik ini akan bisa kita minimalisir dalam artian dana yang dikeluarkan oleh si calon itu kalau seandainya dia menggunakan dana untuk memilih dia berarti secara tidak langsung maka bisa dikatakan dia lebih murah karena jika seandainya kalau pemilihan langsung dia akan memberi kepada 500 orang nah sedangkan yang tidak langsung kan hanya memberi 5 orang dengan ini korupsi lebih bisa diminimalisir. Dan hal ini juga lebih bisa cepat terkontrolnya karena tidak terlalu banyak orang yang terlibat didalamnya.”

·         Lalu bagaimana menurut bapak hubungan kinerjannya anggota legislatif dari pihak KMP dan KIH, apakah dirasa ada pertentangan atau bagaimana?

“Iya kalau menurut saya hubungan keduanya baik-baik saja ya dan bisa saling menghargai. Kita lihat kalau dalam prosesnya ini sebenarnya kan merebutkan kekuasaan, nah ketika kita tidak bisa menguasai eksekutif ya kita berusaha kuasai legislatif dan hal itu yang membuat adanya KIH dan KMP yang tujuannya adalah sama-sama memperebutkan kekuasaan. Tetapi ketika proses bekerja antara KIH dan KMP akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di negara ini dan masalah KIH atau KMP itu sudah tidak menjadi masalah lagi.”

·         Kembali kemasalah BBM ya pak, jadi menurut bapak tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah kenaikan BBM ini sendiri itu bagaimana?

“Seharusnya pemerintah itu tidak mengurangi subsidi BBM namun berusaha mendapatkan pemasukan keuangaan dari luar untu APBN-nya. Sama seperti yang dikataan Pak Prabowo ketika beliau berpidato yang mengatakan bahwa kebocoran anggaran kita itu terlalu besar dan jika kebocoran itu bisa dikurangi maka kita akan bisa menutup hutang dan anggaran untuk rakyat Indonesia tidak hanya dalam masalah BBM namun juga dalam hal pendidikan, kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan atau yang lainnya. Salah satunya kita bisa mengambil untung dari pajak. Banyak perusahaan-perusahan besar yang mendulang pajak, nah dari situ kita bisa mengambil keuntungan jika kita bisa membagi lagi keuntungan dari kerja sama itu sendiri.

·         Nah dari masalah perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indoesia yang kebanyakan malah mereka yang mengambil sumber daya alam di Indoseia. Bagaimana pememerintah itu sendiri untuk mengurangi masalah tersebut ?

“Disini kita kan mengadakan kerjasama dengan perusahaan asing yang hasilnya mereka itu hanya terima jadi dan kita hanya diberi 60% dari hasilnya. Dan dalam proses transaksi itu lah yang banyak terjadi korupsi-korupsi sementara kalau kita memproses hasilnya itu sendiri kita harus memulai dari infrastruktur yang baru dari awal dan itu memerlukan proses yang sangat panjang untuk bisa mengolah sumber daya alam kita sendiri. Sebenarnya Indonesia sendiri itu mampu mengolah sumber daya alam ini sendiri namun orang-orang ploitik yang diatas sana itulah yang maunya terima jadi saja jadi prosesnya kemungkinan akan terjadi sangat lama untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kurangnya kesadaran untuk mengolah sendiri hasil alam kita sendiri ini juga menjadi hambatan-hambatanya. Akhirnya lahan yang kita punya hanya dikontrakkan kepada pihak asing. Seharusnya kita bisa menegosiasikan lagi hasilnya jika dulu kita hanya dapat 60% nya dari kekayaan alam kita yang diambil maka bagaimana caranya kita bisa mendapat 80% dari hasil sebelumnya tadi.”

·         Lalu dampak dari kenaikan harga BBM itu sendiri khususnya diwilayah Sleman ini apa yang sudah dirasakan atau apa keluhan masyarakat yang sudah bapak dengar?

“Ini kan kemarin kita sempat melukan sidak dipasar-pasar tradisional dan kami mendengar keluhan masyarakat yang sebenarnya masyarakat itu menjerit dengan keputusan ini namun jeritan masyarakat itu tidak didengar sampai keatas entah sudah tuli atau memang pura-pura tuli. “

·         Apakah kenaikan BBM ini ada dorongan dari pihak luar negeri?

“Kalau hal itu saya kurang tau. Namun yang jelas kenikan BBM ini sudah menjadi keputusan yang tidak melihat dari aspek rakyat-rakyatnya yang secara tiba-tiba saja menaikan tanpa ada perunding yang mendalam dengan DPR.”

·         Apakah menurut bapak pemerintahan Pak Jokowi ini masih bisa dilanjutkan apa tidak melihat adanya banyak penolakan tentang keputusan pemerintahan yang baru ini?

“Iya kalau dari partai Gerindra sendiri akan selalu mendukung kinerja pak Jokowi jika ini selama masih berada dijalur yang benar dan wajar dan selalu pro dengan rakyat. Tapikan kita juga harus tahu kalu Pak Jokowi ini menjadi presiden atas perintah partainya. Jadi apapun yang dilakukan Pak Jokowi ini dibelakangnya ada partai dan keputusan-kepusannya itu bukan karena beliau sendiri namun juga dari partai. Salah satu cara untuk memerangi ini adalah kita lobi antar partai untuk membuat kebijakan Pak Jokowi untuk tetap memihak kepada rakyat.”